Wednesday, April 11, 2012

Pertanyaan Masalah Pertanahan (Hak Waris Eigendom)


Pertanyaan :

Kasus tanah negara bekas hak eigendom a/n A yang tidak pernah dikonversi dan dibagi waris dan telah hapus haknya sejak tgl
24 september 1980.
1.Apakah kami(salah satu dr ahli waris) sebagai penghuni yg telah menempati tanah tsb selama 30 tahun berturut-turut dan
membayar pajak2nya bisa memohon HGB ke BPN?
2.Apakah ahli waris bekas pemegang hak yg lain (tidak ikut mengurusi dan mengunakan tanah tersebut) masih berhak atas tanah
tersebut (masih bisa dibagi waris)? Bagaimana cara menyelesaikan ganti rugi atas bangunan yg berada diatas tanah negara
tersebut?

Jawaban :
Tanah Negara ada 2 yaitu Tanah Negara bebas dan Tanah Negara tidak bebas.
Tanah bekas Eigendom termasuk kategori Tanah Negara tidak bebas yaitu masih melekat hak keperdataan di atas tanah tsb
walaupun Hak Eigendom telah hapus krn tidak dikonversi sebelum tgl. 24 September 1980. Soal konversi adalah soal pencatatan
administrasi yg berakibat hukum krn Hak Eigendom jika dikonversi bisa langsung menjadi Hak Milik atau HGB. Jika belum
dikonversi, sekali lagi secara hokum masih melekat Hak Keperdataan di atas tanah Hak Eigendon tsb. Jika berasal dari
almarhum A, maka yg berhak atas tanah tsb adalah para ahli waris A atas tanah tsb. Maka diperlukan Surat Keterangan Waris
yg memuat seluruh ahli waris sebagai persyaratan, selain surat penyataan penguasaan fisik bidang tanah dll, Sertipikat Hak
Eigendom (jika masih ada) sbg dasar/alas hak asal atau riwayat penguasaan, KTP dan PBB. Jika dianggap perlu BPN dapat
mengumumkan di Surat Kabar tentang pengajuan permohonan hak terhadap tanah tsb

dasar perolehan hak dgn kwitansi jual beli tidak ketemu, tidak dapat dibenarkan jika objek tanah tidak dikuasai yang
bersangkutan. Kecuali objek tanah dikuasai secara terus menerus yg dibuktikan dgn Surat Penyataan Penguasaan Fisik Bidang
Tanah dan Pemeriksaan Panitia Pemeriksaan Tanah "A" ke lapangan objek tanah setempat. juga Jika dianggap perlu BPN dapat
mengumumkan di Surat Kabar tentang pengajuan permohonan hak terhadap tanah tsb. Catatan sepanjang tidak ada keberatan atau
tidak ada sengketa terhadap tanah yg dimohonkan. Jika ada orang lain yg merasa berhak dgn bukti yg kuat, maka istilah
Kwitansi Jual Beli tidak ketemu akan merupakan perbuatan melawan hukum dgn maksud menguasai harta orang lain.. Semua ini
tergantung data Juridis dan data fisik bidang tanah tsb.
Jika ada kasus disertipikatkan oleh orang lain maka upaya yg dilakukan adalah :
1. Ajukan pemblokiran sertipikat tsb di Kantor Pertanahan Setempat dgn tertulis dan beserta alasan dan bukti2 yg
dilampirkan.
2. Jika belum melampaui tenggang waktu 90 hari sejak diketahui terbit sertipikat tsb, mk ajukan gugatan ke PTUN. tp jika
telah lewat tenggang waktu 90 hari sejak diketahui telah terbit sertipikat tanah tsb maka ajukan secara perdata ke
Pengadilan Negeri setempat dgn Tergugat a.Nama Pemegang hak Sertipikat b. Kepala Kantor Pertanahan setempat c. Lurah yg
menguatkan Surat2 dasar penerbitan alas haknya d. siapa aja yg turut serta yg tercantum dlm surat yg diajukan sbg dasar
penerbitan sertipikat orang tsb. Minimal minta bantuan orang BPN utk sekedar melihat warkah/alas hak dasar penerbitan
sertipikat tsb. Ingat,hanya melihat, tanpa memfotocopy atau meminta salinannya (krn pribadi yg bukan yg tercantum dlm
sertipikat tsb tidak akan diberikan salinan atau fotocopynya, kecuali instansi penegak hukum/badan hukum pemerintah krn
terkait pelaksanaan tugas)
Disini sulitnya jika telah beberapa generasi tanpa pewarisan yg jelas dan tertulis. Saran saya : 1. Ajukan pembatalan
Sertipikat ke BPN berdasarkan Putusan PTUN dan MA yg telah mempunyai kekuatan hukum tetap, 2. Buat pertemuan dgn mengundang
lewat Surat Kabar ke seluruh Ahli waris dimana pun berada. kemudian bicarakan dan membuat kesepakatan. Bagaimana pun hak
keperdataan para ahli waris almarhum A msh melekat. Tidak cukup dgn sifat penguasaan nya saja.
Jika mau bertarung secara hukum utk dimiliki keluarga yg menguasai sekarang mk ajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dgn
menggugat seluruh ahli waris alm.A dengan alasan hukum "Adanya penguasaan secara terus menerus selama 30 tahun shg
menimbulkan hak yg terlebih dahulu untuk memperoleh hak atas tanah/bangunan tsb.". Peluang ini walaupun ada utk bisa
memenangkan perkara tp tidak begitu besar" Dalam soal tanah tidak mengenal kadaluwarsa tentang hak atas tanah, kecuali hak
menggugat ada kadaluwarsanya sejak diterbitkan Sertipikat Hak Atas tanah (PP 24 Tahun 1997)
Oya,tentang istilah Tanah Negara. Sudah saya jelaskan sebelumnya.
Bahwa Tanah bekas Eigendom termasuk kategori Tanah Negara tidak bebas yaitu masih melekat hak keperdataan di atas tanah
tsb. Maka dalam hal ini dapat dilakukan pembagian warisan krn melekat hak keperdataannya. Bahwa istilah Tanah Negara bukan
berarti Tanah Milik Negara, bukan Tanah Pemerintah. Sesuai UUPA (UU No.5 Tahun 1960) istilah Tanah Negara adalah Wewenang
Mengatur oleh Negara dstnya.... Sampaikan ini kpd Pejabat yg mengatakan Tanah Negara tidak dapat dilakukan pembagian
warisan. Hukum kolonial Belanda memang melarangnya, tetapi dgn UUPA maka tidak ada larangan pembagian warisan. Di beberapa
Propinsi saya menemukan tidak ada masalah dalam tanah negara yg belum terdaftar dgn sesuatu hak utk dilakukan pembagian
warisan dan seterusnya dapat dimohonkan haknya, baik sebahagian maupun seluruhnya.