Monday, April 30, 2012

Aplikasi PP 39 Tahun 2012

agar aplikasi PP 39 bisa di jalankan diInternet explorer windows 7 caranya klik menu Tools terus klik Compatibility View atau Alt + T kemudian Shift + V
Hal ini dikarenkan Aplikasi ini mengharukan menjalankan Top Up internet

Saturday, April 14, 2012

Babe GUE, bernama JAKARTA




Ketika kaki berkesempatan kembali ke jalan
Terlihat sosok rapuh, ditemani kopi dan "Jarum Merah"
Di tengah terik matahari
Senyum, terlihat begitu menikmati
Termaterikan kumuh, kotor, dan mungkin terkucilkan
Tak disangka, ketika sore hampir memunculkan "magrib",
Dia berlabuh ke istananya, yg mungkin dia anggap "Istana"
Tak terbayang, begitu banyak anak-anak pungutnya yg menanti
Menanti ilmu dari seorang "kumuh"
Menanti pengetahuan ya\g mungkin akan berguna kelak
Mempertegas bahwa 1+1 = 2
Memperjelas bahwa lapar itu makan
Memperhalus tangis dengan senyum kecil
"Ia" bapak bagi anak pinggiran
Ia mungkin hina
Memungut kotoran hasil kita
Membersihkan demi adipura
Merindangkan demi kesejukan kota
Tapi "ia" adalah Raja bagi "istana" nya
Mulut hanya berkata kecil
" Mantap Ba'be".....
Panggilan sayang perantau Betawi
:)


Wednesday, April 11, 2012

Pertanyaan Masalah Pertanahan (Hak Waris Eigendom)


Pertanyaan :

Kasus tanah negara bekas hak eigendom a/n A yang tidak pernah dikonversi dan dibagi waris dan telah hapus haknya sejak tgl
24 september 1980.
1.Apakah kami(salah satu dr ahli waris) sebagai penghuni yg telah menempati tanah tsb selama 30 tahun berturut-turut dan
membayar pajak2nya bisa memohon HGB ke BPN?
2.Apakah ahli waris bekas pemegang hak yg lain (tidak ikut mengurusi dan mengunakan tanah tersebut) masih berhak atas tanah
tersebut (masih bisa dibagi waris)? Bagaimana cara menyelesaikan ganti rugi atas bangunan yg berada diatas tanah negara
tersebut?

Jawaban :
Tanah Negara ada 2 yaitu Tanah Negara bebas dan Tanah Negara tidak bebas.
Tanah bekas Eigendom termasuk kategori Tanah Negara tidak bebas yaitu masih melekat hak keperdataan di atas tanah tsb
walaupun Hak Eigendom telah hapus krn tidak dikonversi sebelum tgl. 24 September 1980. Soal konversi adalah soal pencatatan
administrasi yg berakibat hukum krn Hak Eigendom jika dikonversi bisa langsung menjadi Hak Milik atau HGB. Jika belum
dikonversi, sekali lagi secara hokum masih melekat Hak Keperdataan di atas tanah Hak Eigendon tsb. Jika berasal dari
almarhum A, maka yg berhak atas tanah tsb adalah para ahli waris A atas tanah tsb. Maka diperlukan Surat Keterangan Waris
yg memuat seluruh ahli waris sebagai persyaratan, selain surat penyataan penguasaan fisik bidang tanah dll, Sertipikat Hak
Eigendom (jika masih ada) sbg dasar/alas hak asal atau riwayat penguasaan, KTP dan PBB. Jika dianggap perlu BPN dapat
mengumumkan di Surat Kabar tentang pengajuan permohonan hak terhadap tanah tsb

dasar perolehan hak dgn kwitansi jual beli tidak ketemu, tidak dapat dibenarkan jika objek tanah tidak dikuasai yang
bersangkutan. Kecuali objek tanah dikuasai secara terus menerus yg dibuktikan dgn Surat Penyataan Penguasaan Fisik Bidang
Tanah dan Pemeriksaan Panitia Pemeriksaan Tanah "A" ke lapangan objek tanah setempat. juga Jika dianggap perlu BPN dapat
mengumumkan di Surat Kabar tentang pengajuan permohonan hak terhadap tanah tsb. Catatan sepanjang tidak ada keberatan atau
tidak ada sengketa terhadap tanah yg dimohonkan. Jika ada orang lain yg merasa berhak dgn bukti yg kuat, maka istilah
Kwitansi Jual Beli tidak ketemu akan merupakan perbuatan melawan hukum dgn maksud menguasai harta orang lain.. Semua ini
tergantung data Juridis dan data fisik bidang tanah tsb.
Jika ada kasus disertipikatkan oleh orang lain maka upaya yg dilakukan adalah :
1. Ajukan pemblokiran sertipikat tsb di Kantor Pertanahan Setempat dgn tertulis dan beserta alasan dan bukti2 yg
dilampirkan.
2. Jika belum melampaui tenggang waktu 90 hari sejak diketahui terbit sertipikat tsb, mk ajukan gugatan ke PTUN. tp jika
telah lewat tenggang waktu 90 hari sejak diketahui telah terbit sertipikat tanah tsb maka ajukan secara perdata ke
Pengadilan Negeri setempat dgn Tergugat a.Nama Pemegang hak Sertipikat b. Kepala Kantor Pertanahan setempat c. Lurah yg
menguatkan Surat2 dasar penerbitan alas haknya d. siapa aja yg turut serta yg tercantum dlm surat yg diajukan sbg dasar
penerbitan sertipikat orang tsb. Minimal minta bantuan orang BPN utk sekedar melihat warkah/alas hak dasar penerbitan
sertipikat tsb. Ingat,hanya melihat, tanpa memfotocopy atau meminta salinannya (krn pribadi yg bukan yg tercantum dlm
sertipikat tsb tidak akan diberikan salinan atau fotocopynya, kecuali instansi penegak hukum/badan hukum pemerintah krn
terkait pelaksanaan tugas)
Disini sulitnya jika telah beberapa generasi tanpa pewarisan yg jelas dan tertulis. Saran saya : 1. Ajukan pembatalan
Sertipikat ke BPN berdasarkan Putusan PTUN dan MA yg telah mempunyai kekuatan hukum tetap, 2. Buat pertemuan dgn mengundang
lewat Surat Kabar ke seluruh Ahli waris dimana pun berada. kemudian bicarakan dan membuat kesepakatan. Bagaimana pun hak
keperdataan para ahli waris almarhum A msh melekat. Tidak cukup dgn sifat penguasaan nya saja.
Jika mau bertarung secara hukum utk dimiliki keluarga yg menguasai sekarang mk ajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dgn
menggugat seluruh ahli waris alm.A dengan alasan hukum "Adanya penguasaan secara terus menerus selama 30 tahun shg
menimbulkan hak yg terlebih dahulu untuk memperoleh hak atas tanah/bangunan tsb.". Peluang ini walaupun ada utk bisa
memenangkan perkara tp tidak begitu besar" Dalam soal tanah tidak mengenal kadaluwarsa tentang hak atas tanah, kecuali hak
menggugat ada kadaluwarsanya sejak diterbitkan Sertipikat Hak Atas tanah (PP 24 Tahun 1997)
Oya,tentang istilah Tanah Negara. Sudah saya jelaskan sebelumnya.
Bahwa Tanah bekas Eigendom termasuk kategori Tanah Negara tidak bebas yaitu masih melekat hak keperdataan di atas tanah
tsb. Maka dalam hal ini dapat dilakukan pembagian warisan krn melekat hak keperdataannya. Bahwa istilah Tanah Negara bukan
berarti Tanah Milik Negara, bukan Tanah Pemerintah. Sesuai UUPA (UU No.5 Tahun 1960) istilah Tanah Negara adalah Wewenang
Mengatur oleh Negara dstnya.... Sampaikan ini kpd Pejabat yg mengatakan Tanah Negara tidak dapat dilakukan pembagian
warisan. Hukum kolonial Belanda memang melarangnya, tetapi dgn UUPA maka tidak ada larangan pembagian warisan. Di beberapa
Propinsi saya menemukan tidak ada masalah dalam tanah negara yg belum terdaftar dgn sesuatu hak utk dilakukan pembagian
warisan dan seterusnya dapat dimohonkan haknya, baik sebahagian maupun seluruhnya.

Saturday, April 7, 2012

Pertanyaan Masalah Pertanahan (Perjanjian Kawin/Nikah)


Pertanyaan

Apakah seorang WNI (Warga Negara Indonesia) yang menikah dengan seorang WNA (Warga Negara Asing) yang dilangsungkan tanpa perjanjian kawin boleh membeli tanah dengan sertipikat HGB, dimana dengan pembelian tersebut akan mengakibatkan tanah HGB tersebut menjadi milik bersama/harta gono gini A dan B.

Jawaban

Sertipikat HGB terdaftar atas nama WNI tsb. jika pada saat pendaftaran WNI dan WNA secara bersama-sama (An.mereka berdua) maka akan mendapat masalah krn tdk memenuhi syarat ttg yg boleh memiliki tanah di Indonesia. Akan tetapi jika terdaftar An.WNI saja maka secara hukum perdata otomatis menjadi harta gono gini (milik bersama dlm perkawinan). Jika putus perkawinan krn perceraian atau WNI meninggal sehingga WNA menjadi Pewaris maka WNA tsb dlm jangka waktu selama-lamanya satu (1) tahun harus mengalihkan kepada pihak lain (WNI) atau tanah tersebut jatuh ke negara.

Jika putus perkawinan karena perceraian atau WNI meninggal shg WNA menjadi Pewaris mk WNA yg tidak berkedudukan di Indonesia tsb maka dlm jangka waktu selama2nya 1 tahun (bukan 6 bulan) hrs mengalihkan kpd pihak lain yg memenuhi syarat utk memperoleh HGB yaitu WNI dan Badan Hukum yg didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia (Pasal 19 dan 20 PP No.40 Tahun 1996). Jika WNA berkedudukan di Indonesia dapat diberikan (diturunkan) haknya yaitu diberi Hak Pakai (Pasal 39 PP No.40 Tahun 1996). Dikuatkan lagi dengan ketentuan No.41 Tahun 1996 tentang Pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia

Hukum Pertanahan di Indonesia menganut asas larangan pengasingan tanah (gronds verponding verbood) yang artinya melarang tanah-tanah di Indonesia untuk dimiliki oleh orang-orang yang bukan berkewarganegaraan Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 26 ayat 3 UU No. 5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, menyatakan bahwa dalam hal seseorang karena perkawinan, pewarisan atau dengan cara lain kehilangan kewarga negaraan Indonesia, maka dalam waktu 1 tahun dia harus mengalihkan tanahnya kepada pihak ketiga atau tanah tersebut jatuh ke negara (irmadevita).
sehingga kalau dilihat dari subyek HGB adalah WNI, maka dengan demikian berlaku pasal 26 UUPA diatas mengingat juga hukum di Indonesia menganut sistem percampuran harta, sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain).

Holly Friday ~ Jumat Agung


Sahabat,

Hari lahir kita, kita rayakan
Hari pernikahan, kita rayakan
Hari kemerdekaan negara, kita rayakan
Hari lahir Yesus sebagai manusia, kita rayakan
Hari matiNya, kita rayakan
Hari bangkitNya, kita rayakan

Monday, April 2, 2012

Mars LARASITA (Lirik dan Lagu)


LARASITA (Layanan Rakyat untuk Sertipikasi Tanah) Layanan ini di adalah layanan yang bagus karena mendekatkan Kantor-kantor pertanahan yang ada di Seluruh ke Indonesia, buat Rekan-rekan di BPN yang Ingin lebih membuat semangat Layanan ini dapat Memutar Mars LARASITA ini di Mobil larasitanya

Selain itu saya juga telah menuliskan lirik-nya agar mudah dihapal Mars ini diedarkan kepada seluruh Pegawai BPN RI berdasarkan Keputusan Kepala BPN RI Nomor 71/Kep 6.1/II/2012


Lirik Mars "Larasita"



untuk mendownload klik ini Mars LARASITA